4:18 PM
Anonymous
"Mendorong kepolisian untuk megambil langkah-langkah strategis dalam penyelesaian masalah-masalah konflik keagamaan secara hukum, mengungkap akar masalah dan aktor intelektual, dan menciptakan keamanan serta kenyamanan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya," kata Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding saat membacakan hasil rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2011).
Komisi VIII juga prihatin dan menyesalkan atas terjadinya tindak kekrasan di Cikeusik, Pandeglang dan Temanggung serta mendesak pemerintah untuk menyelesaikan secara adil, cepat, tuntas, menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Komisi VIII mendesak pemerintah untuk terus menerus sosialisasi SKB 3 menteri secara intensif dan mengambil langkah-langkah lebih konkret dalam pengimplementasiannya termasuk melakukan dialog dengan kelompok-kelompok beragama," kata Karding.
DPR, imbuh Karding, mendorong Kemenag untuk meningkatkan perhatian program anggaran pembinaan keagamaan serta meningkatkan pembinaan ormas keagamaan, pembinaan umat beragama, juga peningkatan forum kerukunan umat beragama untuk meminimalisir munculnya konflik terkait isu keagamaan.
"Komisi VIII juga mengharapkan agar pemerintah mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan kasus-kasus konflik keagamaan dalam bingkai 4 pilar kebangsaan, yakni UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika," tutup Karding.
Rapat yang dimulai sekitar pukul 20.00 WIB tersebut berakhir hingga pukul 00.30, Kamis (10/2/2011) WIB.
0 comments:
Post a Comment